Siswa SMA 8 Tuntut Transparansi Keuangan

Selasa, 22 Januari 2008

Padang, Padek– Ratusan siswa kelas XII SMA Negeri 8 di Jalan Adinegoro KM 17 melakukan demo, Senin (21/1), sekitar pukul 08.00 WIB, di halaman sekolah mereka. Mereka menuntut transparansi pungutan uang belajar tambahan Rp260 ribu per siswa serta uang SPP dan pembangunan yang juga dipungut sekolah kepada siswa. Usai melaksanakan upacara bendera di halaman sekolah, ratusan siswa kelas XII tetap berkumpul di halaman. Mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang berisikan transparansi pungutan uang belajar tambahan, uang SPP serta uang pembangunan. Dalam orasi  yang diteriaki siswa secara bergantian mengarah ketidaksenangan mereka terhadap kepala sekolah dan ketua komite. ”Saat ini kami mengikuti enam pelajaran tambahan, yakni, Kimia, Fisika, Biologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk biaya ini, kami diminta membayar Rp260 ribu. Kami tidak mengetahui perinciannya. Bahkan keputusan rapat komite dengan orangtua kami tentang penetapan biaya ini terkesan dipaksakan. Hingga kami menolak dan akan mogok belajar hingga tuntutan ini dipenuhi,” kata salah seorang siswa yang minta namanya disembunyikan. Selain dari biaya pelajaran tambahan tersebut, siswa juga menyebutkan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) telah dinaikan dari Rp55 ribu menjadi Rp65 ribu. Kenaikan ini dijanjikan untuk menutupi biaya pelajaran tambahan. Belum lagi uang pembangunan yang terus dipungut setiap tahunnya, namun realisasinya tak jelas.  Ditambah uang denda yang juga dikenakan pada siswa. ”Untuk terlambat dikenakan Rp1.000, untuk sepatu Rp5 ribu, untuk tidak mengikuti Asmaul Husna dikenakan Rp5 ribu. Kemana semua uang denda itu. Hingga kini tak jelas kemana rimbanya,” ungkapnya siswa tersebut. Termasuk Murah Kepala Sekolah Djanawir mengatakan biaya tambahan per bidang studi termasuk murah dibandingkan sekolah yang lain. Dimana, kita memungut uang belajar tambahan Rp5 ribu per mata pelajaran. Hingga total perbulannya untuk enam bidang studi mencapai Rp30 ribu. ”Pelajaran tambahan dimulai sejak November lalu, hingga untuk enam bulan ke depan total Rp180 ribu. Sedangkan sisa dana Rp80 ribu lagi, dipergunakan untuk foto, buku kenang-kenangan dan buku sumbangan bagi pustaka. Ketentuan ini telah disepakati dalam rapat Komite Sekolah dengan wali murid, Sabtu (19/1),” jelas Djanawir. Untuk penggunaan uang pembangunan, Djanawir menyebutkan dipergunakan untuk pembangunan lapangan basket dan mushalla. Terkait dengan tuntutan para siswa, Djanawir berketetapan untuk meniadakan pelajaran tambahan. Sedangkan persoalan ini dikembalikan kepada Komite Sekolah. Ketua Komite, Dailani mengaku akan kembali menggelar rapat dengan wali murid terkait kisruh yang telah terjadi. ”Kita harapkan ini dapat selesai secepat mungkin hingga dapat diperoleh kata sepakat,” ujarnya. (padek)